Oleh, Nuim Hidayat (Dosen STID Mohammad Natsir)"Dengan biaya sekecil-kecilnya agar dapat untung sebanyak-banyaknya" (Prinsip Ekonomi Barat)
"Berhentilah makan sebelum kenyang" (Rasulullah saw)
Juni tahun lalu, saya mengikuti seminar tentang Bank Dunia (Wolrd Bank) yang disampaikan oleh salah satu pimpinan World Bank bagian Asia di Fakultas Ekonomi UI. Ia menguraikan panjang lebar tentang peranan World Bank (WB) di dunia. Meski demikian ia juga pernah menolak WB ketika ia menduduki sebuah jabatan dalam pemerintahan. Karena ia merasa bahwa ia sebagai orang Indonesia lebih tahu tentang masalah-masalah ekonomi yang ia hadapi daripada orang luar. Ia juga menyarankan terhadap orang-orang di WB ini kita juga 'harus ngotot' bila punya pendapat yang diyakini kebenarannya.
World Bank dan IMF memang 'momok' bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. Pemerintah di jaman Soeharto telah merasakan permainan IMF ini hingga kekuasaanya jatuh --di samping tentu saja peranan kelompok LSM dan Mahasiswa dalam reformasi 1998. Yang jelas IMF bersindikasi dengan jaringan perbankan internasional --banyak pengambil keputusannya orang-orang Yahudi-- sekitar tahun 1997-an itu memang membuat ekonomi Indonesia morat-marit. Dolar yang harganya 'di bawah 5000' tiba-tiba melonjak belasan ribu. Dan Pak Harto saat itu kebingungan apakah mau memilih 'floating rated' yang ditawarkan orang-orang pro IMF, atau memilih 'fixed rated' yang ditawarkan Prof Steve Hanke. Tapi nampaknya Pak Harto menuruti penasehat-penasehat ekonominya --yang memang kebanyakan pro IMF-- mengikuti IMF dan jatuhlah dia dari kekuasannya.
Habibie ketika naik menjadi presiden juga kelimpungan dengan permainan dolar itu. Tapi berkat integritasnya di dunia Eropa khususnya Jerman, ia akhirnya bisa menstabilkan rupiah di bawah 10000 rupiah. Sebuah prestasi luar biasa saat itu di tengah gempuran dan politik uang orang-orang pro Barat yang tidak ingin 'presiden pro Islam' naik kekuasaan.
Dan memang selama ekonomi berlandaskan dolar --sebagai pengganti mata uang emas sejak zaman Rasulullah saw sampai Khilafah Utsmaniyah di Turki 1924-- maka Amerika cs selalu menghegemoni ekonomi dunia. Karena ia bisa 'cetak dolar seenaknya', dengan jaminan kekuatan militernya. Maka bila ingin membangun keadilan di dunia ini 'jalan satu-satunya yang terbaik' adalah mengganti mata uang di dunia berlandaskan emas bukan dolar atau mata uang kertas lainnya.
Bicara ekonomi memang mustahil dilepaskan dari politik. Ekonomi tidak hanya bicara bagaimana mendapat uang atau membagi uang. Tapi tentu bicara juga kepada siapa uang itu dibagikan dan bagaimana mendapat uang itu 'halal atau haram'. Apakah boleh tiap individu mendapatkan uang dengan cara apapun, apakah negara campur tangan terhadap usaha individu, mana yang boleh dan tidak boleh dan seterusnya.
Karena itu ekonom yang tidak faham politik, baik politik nasional maupun politik internasional, ia hanya akan menjadi 'robot atau tukang' belaka. Bersyukur bila pimpinannya seorang ekonom politikus yang baik. Bila tidak ia akan masuk arus permainan politik yang mengerikan. Seperti permainan-permainan ekonomi politik WHO dan IMF dalam sejarahnya. Dua organisasi ini yang berkantor di Washington, memang selalu menjadi pak Turut kebijakan pemerintah AS sebagaimana organisasi dunia lain yang berkantor di sana yaitu PBB.
Maka dalam acara di UI kala itu saya katakan bahwa selama WHO dan IMF itu 'aktor-aktor pimpinannya' masih punya politik greedy atau tamak, sulit bagi dua organisasi itu untuk mewujudkan misinya di dunia yaitu menghapus kemiskinan. Dan kita lihat kenyataannya pengalaman di Indonesia menunjukkan dua organisasi ini tidak terlalu peduli dengan kemiskinan di Indonesia. Mereka terus mengucurkan dananya ke Indonesia, meski di Indonesia terjadi korupsi besar-besaran pada bantuan luar negeri ini dan meski di Indonesia kemiskinannya 'tidak turun' atau turun sangat lambat. Jumlah kemiskinan di Indonesia beberapa tahun lalu masih sekitar 30 juta. Bila berdasar kriteria WHO bahwa mereka yang kategori miskin adalah berpenghasilan minimal 2 dolar AS perhari maka jumlah pendudukan Indonesia yang miskin bisa mencapai 100 juta orang!
Di samping tentu saja pengucuran duit dari organisasi ekonomi dunia itu juga menguntungkan aktor-aktor pengurus atau agen-agennya. Karena mereka selalu dapat menempatkan agen-agennya dalam proyek-proyek bantuan atau pasnya proyek hutang itu (baca buku 'Economic Hit Man" karya John Perkins atau reviewnya yang dibuat Kwik Kian Gie).
Memang bila kita renungkan masalah ekonomi ini berkaitan dengan ideologi. Mereka yang berideologi ateis atau sekuler, rata-rata tidak peduli bagaimana cara mendapatkan uang itu. 'Halal atau Haram' tidak penting. Yang penting dapat uang sebanyak-banyaknya untuk menikmati kehidupan dunia ini. Maka tidak heran dalam ekonomi sekuler ini berkembang 'bank dengan sistem ribawi', yang dipelopori oleh orang-orang Yahudi di Eropa. Karena itulah cara yang mudah untuk melipatgandakan uang dengan 'kerja santai'.
Dalam sistem ribawi ini, orang kaya akan makin kaya, meski tiap hari tidur-tiduran. Ambil contoh anda punya uang 100 milyar, anda depositokan maka anda bisa ambil tiap bulan minimal 1 milyar cuma-cuma. Maka tidak heran di dunia ini --termasuk di Indonesia-- bagaimana orang-orang kaya jor-joran dalam mengeluarkan uang. Di Indonesia, mereka biasanya tinggi dalam 'syahwat politik', dengan membentuk partai-partai baru, deal-deal dengan penguasa dan lain-lain. Anda bisa bayangkan berapa milyar membentuk partai-partai baru itu. Membayar pengurusnya tiap bulan saja bisa ratusan juta, begitu pula membentuk pengurus-pengurus daerah. Bila dihitung termasuk biaya transportasi, iklan partai baru dan lain-lain, tentu nilainya bisa menembus ratusan milyar. Dan dari mana semua uang ini.. Tentu kita bertanya-tanya --khususnya sebagai Muslim-- halal atau haramkah uang berlimpah yang digunakan jor-joran itu.
Tapi begitulah dalam politik sekuler. Berkelindan ekonomi haram dan politik haram. Aktor-aktor politiknya kebanyakan berfikir bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai, mempromosikan, mendidik kader-kader partai dan seterusnya. Dan mereka berkeyakinan hanya dengan menjadi penguasa negara atau daerah lah, uang yang banyak ini bisa diraih. Mereka tahu bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi di sebuah wilayah mesti membutuhkan keputusan politik: perijinan bisnis, perijinan iklan, perijinan lembaga-lembaga keuangan, perijinan eksplorasi bahan-bahan tambang atau minyak dan seterusnya. Dan dengan memegang kekuasaan politik maka uang-uang dari situ akan mengalir lancar, baik uang resmi maupun uang tidak resmi, alias biaya-biaya komisi yang tidak tercatat. Dan biaya-biaya komisi (baca suap) ini seringkali lebih besar daripada biaya resmi yang dimasukkan dalam kas negara.
Dan bagi mereka yang terkena sihir uang (atau menuhankan uang) ini, syahwat uang tidak ada habis-habisnya. Meski gaji telah diterima tiap bulan 60 juta misalnya, dirasa masih kurang. Tangan-tangan mereka masih menengadahkan tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan uang-uang komisi, uang-uang bonus rapat dengan pejabat dan lain-lain. Begitu pula bagi pejabat negara yang digaji 100 juta juga tak puas. Di balik layar rekening-rekening mereka atau keluarganya atau teman-teman dekatnya atau orang-orang partainya selalu minta diisi lebih khususnya oleh para pebisnis-pebisnis besar baik dalam negeri atau luar negeri. Dan permainan politik dan ekonomi kotor ini bukan barang yang aneh di negeri kita yang katanya berlandaskan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa! Media massa telah sering mengungkap tapi praktek kotor itu terus berjalan.
Kenapa? Karena memang nafsu memiliki uang itu bila dituruti tidak ada habisnya. Orang yang punya uang 1 milyar pingin 2 milyar. Yang punya 100 milyar pingin 1 trilyun dan seterusnya. Yang sudah punya rumah mewah 5 pingin punya 6. Yang punya vila di Puncak 2, pingin lagi punya vila di Anyer 2 dan seterusnya. Al Qur'an mensifatkan nafsu memiliki harta ini bila tidak dikendalikan sampai masuk kubur pun terus pingin berlipat kekayaannya.
"Celakalah orang yang berbanyak-banyakan (harta). Sehingga sampai masuk liang kubur..." (lihat surat at Takaatsur)
Bagaimana mengendalikannya? Tidak lain tidak bukan mesti ikut tuntunan Al Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. Pertama, mesti diteliti apakah uang yang didapatkannya halal atau haram. Bila haram penghasilannya, maka bisa dipastikan uang itu tidak akan berkah. Dan nafsu syetan harta itu akan terus menggoda. Kedua, penghasilan yang diterima sudah dikeluarkan zakat atau sedekahnya belum. Bila tidak pernah dikeluarkan zakat atau sedekahnya, harta itu pun tidak berkah. Harta yang ada hanya akan menambah tamak atau kikir bagi pemiliknya. Dan ketiga, harta yang diterima setelah melakukan kerja maksimal, wajib disyukuri. Karena tanpa syukur terhadap rizki yang dibagikan Allah SWT ini, yang terjadi adalah sifat tamak, iri hati, dengki atau kikir. Bila bersyukur terhadap harta yang diterima, baik jumlahnya banyak atau sedikit --karena seringkali banyak atau sedikit harta ini relatif-- maka dada akan lapang dan tidak ada kekikiran pada dirinya.
Dan yang terpenting janganlah mengira bahwa harta yang dizakatkan atau disedekahkan itu akan membuat harta kita berkurang. Sebab selain pasti akan mendapat pahala di akherat, di dunia ini pun Allah SWT berjanji akan memberi kebaikan pada kita dengan perbuatan baik terhadap harta itu. Al Qur'an menyatakan : Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan (pula)...
Secara prinsip tentu tidak dilarang seorang pedagang beruntung besar. Asal rela sama rela maka perdagangan dibolehkan dalam Islam. Tentu bila perdagangan yang terjadi adalah perdagangan halal, tidak masuk perdagangan haram: misalnya riba, zina, judi, minuman keras dan lain-lain. Dan tentu tidak dibolehkan juga dalam perdagangan itu adanya penipuan. Misalnya ada cacat disembunyikan, merek palsu dikatakan asli dan seterusnya. Dan memang sebaiknya untung yang diambil tidak berlipat-lipat, hingga konsumen akhirnya menyesal membelinya. Tapi secara hukum ekonomi bila keuntungan yang diambil terlalu tinggi konsumen akan kapok untuk membelinya, kecuali pembeli itu 'monopoli dalam produk itu'.
Maka prinsip mengambil untung sebanyak-banyak dengan biaya sedikit-dikitnya, dalam Islam 'tidak dikenal'. Memang dalam prinsip kapitalis, mazhab ini pas. Karena ideologi mereka materi atau uang. Dalam Islam keuntungan bisnis yang terbaik adalah keuntungan yang sewajarnya. Yakni tidak membuat konsumen 'menyesal atau merugi'. Lebih pas mungkin kita sebut konsep 'win-win' dalam ekonomi Islam ini. Produsen untung, konsumen pun puas atau tidak rugi.
Dalam ekonomi modern pun konsep win-win ini sebenarnya diterapkan. Mereka-mereka yang disenangi konsumen, pada akhirnya yang akan memenangkan persaingan bisnis. Atau dalam istilah Al Qur'an perlombaan dalam bisnis itu adalah 'fastabiqul khairat', berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Bukan saling meniadakan atau mematikan dan senang bila lawan bisnisnya bangkrut atau terkena pidana misalnya, seperti banyak kita saksikan dalam model bisnis sekarang. Mereka yang telah berhasil dalam bisnis harusnya membantu pesaingnya, agar tidak mati atau bangkrut. Bukan dengan menutup diri atau bakhil terhadap informasi.
Walhasil, untuk ekonomi yang sehat dibutuhkan iklim politik yang sehat. Untuk politik yang sehat, dibutuhkan aktor-aktor politik yang sehat pula. Dari aktor politik yang sehat inilah akan lahir aktor ekonomi atau iklim ekonomi yang sehat. Bila tidak, maka yang terjadi adalah simbiosis parasitisme antara aktor politik dan aktor ekonomi bukan simbiosis mutualisme. Wallaahu a'lam. [eramuslim.com]